Berita : DPRD Kabupaten Tuntut Naik Gaji

DPRD Kabupaten Tuntut Naik Gaji

JAKARTA – Setelah Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) meminta kenaikan gaji Juni lalu, giliran Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menuntut kesejahteraan mereka ditingkatkan.(13/10)

            Alasannya gaji yang diterima saat ini masih belum sebanding dengan tugas yang menjadi tanggung jawab para anggota Dewan di daerah. “Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki posisi yang setara dengan kepala daerah. Disini masalah yang menonjol itu adalah kesejahteraan. Mitra kerja dan tugasnya sama,kesejahteraannya beda.” Ujar Wakil Ketua Umum Adkasi Karel Bangko saat di temui seusai Rapimnas Adkasi di Hotel Mercure,Ancol,Jakarta,kemarin.

            Menurutnya, DPRD bukanlah bawahan kepala daerah shingga sudah seharusnya dalam hal pemberian tunjangan juga disetarakan. Beban tugas Dewan sama berat dengan kepala daerah atau pejabat di eksekutif. Tugas dan fungsi dewan juga berat, bahkan kerap menjadi sasaran masyarakat.

            Misalnya saja untuk pemberian rumah dinas. Untuk kepala daerah dan wakilnya segala biayanya di anggarkan,tapi untuk DPRD sama sekali tidak ada. Karel meminta anggaran tersebut diadakan karena mereka juga langsung dipilih rakyat dan merepresentasikan mereka.

            Pada prinsipnya, dari gaji pokok hingga tunjangan terjadi ketimpangan antara pimpinan DPRD dan kepala daerah. Dia menilai hal ini berat,mengingat para anggota DPRD cukup habis-habisan pada saat pemilihan legislatif (pileg) saat itu.

            “Mustahil gaji lebih dari Rp4jutaan bisa cukup. Berapa besar perjuangan kami sewaktu untuk menjadi anggota DPRD. Misalnya harus open house saat Idul Fitri dan memberi sumbanga ke konstituen.” Paparnya.

            Meski begitu, ia enggan menyebutkan jumlah kenaikan gaji yang diminta,sebab pemerintah pusat pasti telah memikirkan perhitungan tersendiri. “ Ini kan sifat permohonan. Kami tidak akan menentukan besarnya. Pusatlah yang menentukan. Kami akan tetap sepenuh hati melaksanakan tugas yang di berikan,kami harap langkah ini dapat terealisasikan agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas” Ujarnya.

            Sebagai bagian dari rekomendasi Rapimnas Adkasi, rencananya usulan ini akan dilanjutkan pada kementrian terkait,presiden,dan DPR, meski sebelumnya Karel mengaku sempat mengusulkan kepada Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

            Di tempat terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus menilai usulan DPRD tersebut tidak relevan. Beliau menilai tuntutan kesejahteraan DPR yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan menular hingga tataran lokal. “Baru setahun bekerja yang dibicarakan hanya kenaikan kesejahteraan ataupun proyek-proyek. DPRD ini memanfaatkan itu (tuntuan DPR) untuk meminta kenaikan tunjangan mereka. Menular dari pusat daerah.” Tandasnya

            Di samping itu,perbandingan gaji dengan kepala daerah tidaklah tepat. Hal ini hanya menunjukan terbatasnya nalar anggota DPRD untuk menemukan alasan yang rasional ketika meminta kenaikan anggaran. Ia menilai tuntutan ini tidak lebih dari mencari pengganti atas biaya kampanye yang di keluarkan,apalagi saat ini cukup sulit memainkan anggaran.

            Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan akan mempertimbangkan usulan Adkesi agar gaji mereka di naikan.

·         Dita Angga

Referensi :

Sumber di olah dari Koran Sindo

 (ARVIA DINI WIFIANTI)